ILINE ROHIL-Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir, H. Sulaiman, SS,MH, menghimbau ke pada aparatur sipil negara (ASN) agar meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten  Rokan Hilir Provinsi Riau, Rabu (25/09/2024)

• Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Kepenghuluan Sungai Pinang Bentuk Koperasi Merah Putih

Sulaiman menegaskan ASN tak ikut terlibat dalam politik Pilkada Serentak 2024 ini, jika ditemukan ia akan memberikan sangsi tegas.

• Baca juga: Bupati H. Bistamam Gelar Open House Usai Sholat Idul Fitri 1446 H di Mess Pemda

Mangingat kata Plt Bupati Sulaiman, bahwa sebagai seorang ASN tentu harus pegang pada regulasi dan aturan yang melarang PNS/ASN itu telah termaktub pada Pasal 280 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

• Baca juga: Apel Senin: Sekda Rohil Tekankan Profesionalisme dan Kepatuhan ASN

Oleh karena itu, sebagai ASN harus netral jangan sampai ada keberpihakan kepada kandidat tertentu, karena tugas kita untuk melayani masyarakat, kata Sulaiman kepada Wartawan, Rabu (25/9/2024).

• Baca juga: LPTQ Rohil Genjot Pelatihan MTQ ke-43 dengan Program Terstruktur

Selain itu, Ia juga menegaskan terkait Netralitas ASN telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

• Baca juga: Bupati Rohil Lantik 116 Penjabat Penghulu, Kukuhkan 37 Penghulu Definitif dan 159 Anggota BPKep

Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 494 menyatakan bahwa setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12juta (dua belas juta rupiah). 

• Baca juga: Pemkab Rohil, Teguhkan Komitmen Kolaboratif dalam Momentum Hari Buruh Nasional 2025

Saya berharap untuk seluruh ASN, Penjabat (Pj) Penghulu, Ketua RT, Ketua RW, Perangkat Desa, BPKep, Lurah dan Camat agar tidak terlibat politik praktis dan berkampanye di media sosial. Segala peraturan tersebut harus di patuhi, bagi yang melanggar akan di kenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pungkas nya***

(ST)