ILINE PEKANBARU - Tugas Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru selama dua periode akan berakhir pada 23 Mei 2024 mendatang. Ada sejumlah catatan dan harapan yang disampaikan ke anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal siapa sosok Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru. Ia berharap sosok Pj Walikota Pekanbaru yang ditunjuk Mendagri nantinya adalah orang yang paham dengan kondisi Kota Pekanbaru.

• Baca juga: Saksikan Festival Bakar Tongkang, Banyak Wisatawan Datang Kebagan Siapi Api

"Harapan kita, tentu siapapun (Pj Walikota) yang dipilih oleh Mendagri atau presiden itu lah yang terbaik. Memang, kewenangan untuk memilih Pj walikota bupati itu ada pada presiden melalui Kemendagri," ungkap Nofrizal, Jumat (10/5/2024)

Menurut Nofrizal saat ini masih banyak harapan masyarakat yang belum terealisasi dan berharap kepada pengganti Pj Wako Pekanbaru Muflihun nanti bisa melanjutkan harapan dari masyarakat.

• Baca juga: Klaim Tanah Diduga Ilegal, Pihak Adat Kenegerian Mentulik Tolak Penguasaan Gunung Sahilan

"Banyak harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Bahkan, jauh daripada harapan, saya tidak sebut satu per satu karena terus terang, kalau dibilang sempurna tidak, kalau dibilang tidak sempurna tak juga. Artinya banyak catatan yang harus kita selesaikan," ujarnya.

DPRD Pekanbaru sendiri sudah satu nama usulan calon Pj Walikota Pekanbaru ke Mendagri RI. Nama tersebut adalah Hambali Nanda Manurung yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Pekanbaru.

• Baca juga: PT IKN Kolaborasi Bersama Pemkab Kuansing Bangun Jembatan Darurat Di Inuman

"Saya kira itu tentatif (belum pasti). Karena yang mengambil keputusan itu adalah Menteri Dalam Negeri. Apalagi Gubernur Riau juga ada mengusulkan calon nama Pj Walikota," ucapnya 

Di satu sisi, berbagai pekerjaan rumah masih banyak yang belum terselesaikan diantaranya banjir dan jalan rusak.

• Baca juga: Sudah Kuasai Fisik Puluhan Tahun dan Bayar PBB, Eksekusi Terkesan Langgar Hukum

Politisi PAN ini mengaku, DPRD Kota Pekanbaru sering kali menyampaikan permasalahan kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terselesaikan oleh pemerintah melalui rapat paripurna. Baik itu Rapat Paripurna Laporan Hasil Reses anggota Dewan maupun Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru terkait LKPj Kepala Daerah.

Mulai dari banjir, jalan berlubang, pembenahan drainase, sampah, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga memperkecil angka kemiskinan di Pekanbaru yang belakangan ini sangat menonjol.

• Baca juga: Oknum Kades Diduga Tak Fungsikan TPK, Tiga Instansi Ini Dituntut Perannya !

"Sudahlah angka kemiskinan bertambah, infrastruktur belum terpenuhi, ya tentu harus dikejar itu. Kan itu tidak bisa sendiri, harus bersinergi antara DPRD, pemerintah kota dan stake holder lainnya," terang Nofrizal.

(**)