Krisis BBM Bali Ganggu UMKM dan Transportasi, DPR Desak Evaluasi Pertamina
Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan saat mengikuti RDP bersama Pertamina di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ILine-RH
ILINE JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, meminta PT Pertamina (Persero) mengevaluasi sistem mitigasi ketahanan energi menyusul krisis bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah wilayah Bali selama sembilan hari pada Oktober 2026.
Evaluasi tersebut mencakup perencanaan kuota, rantai pasok, hingga distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di Bali maupun daerah lain di Indonesia.
- Baca juga:
Persoalan itu disampaikan Kelakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Pertamina di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, ia menyoroti ketidaksinkronan informasi antara jajaran Pertamina di daerah dengan Direktur Utama Pertamina ketika krisis pasokan BBM terjadi.
Kelakan menjelaskan, saat antrean BBM melanda Denpasar, Badung, Tabanan hingga sejumlah kabupaten lainnya, pihak Pertamina di daerah sempat menyampaikan bahwa stok dan kesiapan armada berada dalam kondisi aman.
Namun, beberapa hari kemudian, Direktur Utama Pertamina justru mengungkapkan adanya kendala teknis akibat kerusakan kapal pengangkut serta peningkatan konsumsi BBM.
"Kami serba sulit mengklarifikasi kepada masyarakat, karena informasi yang kita dapat berbeda antara Pak Dirut dengan informasi di lapangan. Dan kerugiannya luar biasa Pak. Jadi UMKM kami, kemudian mereka yang hidupnya bergantung pada transportasi, industri perusahaan, kacau waktu itu Pak," ujar Kelakan.
Menurutnya, perbedaan informasi tersebut menyulitkan masyarakat maupun pihak terkait dalam memahami kondisi sebenarnya. Dampaknya juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor transportasi, serta industri yang bergantung pada ketersediaan BBM.
Selain persoalan koordinasi, Kelakan turut mempertanyakan ketepatan proyeksi kuota dan perhitungan lonjakan konsumsi BBM, terutama menjelang hari besar ketika kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.
Ia menilai perencanaan pasokan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan sehingga potensi gangguan distribusi dapat diantisipasi lebih awal.
Kelakan juga mengingatkan agar persoalan krisis BBM di Bali menjadi bahan evaluasi nasional. Menurutnya, Pertamina perlu memastikan sistem distribusi dan kesiapan pasokan berjalan baik di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami minta penjelasan, agar ini tidak terjadi terulang lagi Pak di kemudian hari. Bukan di Bali saja Pak. Di seluruh Indonesia kalau begini polanya akan selalu akan terjadi persoalan seperti itu," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Kelakan mengapresiasi kehadiran langsung Direktur Utama Pertamina untuk meninjau kondisi di lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus diikuti pembenahan koordinasi dan komunikasi antara jajaran pusat dan daerah.
Dengan demikian, informasi mengenai stok dan ketersediaan BBM dapat disampaikan secara akurat kepada masyarakat, sekaligus mencegah terulangnya gangguan pasokan yang berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi.
