DPR Soroti Dugaan Keracunan MBG, BGN Diminta Buka Hasil Audit
Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.
ILINE JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan penerima manfaat di berbagai daerah.
Netty menilai kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga menjamin keamanan makanan yang diterima masyarakat.
- Baca juga:
“Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Di balik setiap kejadian, ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
Politisi PKS itu meminta pengawasan dilakukan sejak tahap awal, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas serta petugas yang bertanggung jawab memastikan seluruh prosedur dipenuhi.
Netty juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hasil audit atas setiap insiden secara transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sumber persoalan, apakah berkaitan dengan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan maupun distribusi.
“Yang perlu diketahui bukan hanya adanya kejadian atau sanksi terhadap SPPG, tetapi juga penyebabnya. Kalau ditemukan pola kesalahan yang sama, evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa harus segera dilakukan,” ujarnya.
Selain pengawasan internal, Netty mendorong BGN menyediakan kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif. Saluran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan orang tua, siswa, guru maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG.
Ia menegaskan keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan yang diterima masyarakat.
“MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia. Karena itu, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas agar program ini semakin aman dan mendapat kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
