OJK Ajak Masyarakat Tabung Dana Pensiun
Keterangan Foto: Event Bulan Dana Pensiun 2026 OJK.
ILINE JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2026). Kegiatan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI dan asosiasi dana pensiun.
- Baca juga:
Pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 juga dilakukan secara bersamaan di Bandung dan Semarang. Program tersebut melibatkan OJK bersama BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan finansial masyarakat ketika memasuki masa purnabakti.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya memperbesar dana kelolaan industri pensiun, tetapi juga memperluas jumlah masyarakat yang menjadi peserta.
“PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya,” ujar Friderica.
Ia menilai tantangan tersebut semakin besar karena pola pekerjaan masyarakat terus berubah. Tidak semua orang memilih menjadi pegawai, sementara jumlah pekerja mandiri dan sektor informal terus berkembang.
Karena itu, Friderica menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, industri dana pensiun dan masyarakat agar kesiapan finansial menjelang masa pensiun semakin baik.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” katanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, penguatan sistem pensiun perlu dibarengi dengan peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan saat seseorang memasuki masa pensiun.
Menurut Ogi, peningkatan rasio tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu program atau lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi ASN serta anggota TNI dan Polri, hingga program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK.
“Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” jelas Ogi.
Ia menambahkan, kebutuhan persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi berbagai biaya ketika memasuki usia lanjut. Biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari berpotensi terus meningkat akibat inflasi.
Di sisi lain, masa hidup setelah pensiun dapat berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, dana yang dikumpulkan sejak masa produktif harus dikelola agar mampu memberikan pendapatan yang cukup dan berkelanjutan.
Kondisi demografi Indonesia juga menjadi alasan pentingnya persiapan tersebut. Indonesia telah memasuki fase aging population sejak 2021, dengan sekitar satu dari 10 penduduk merupakan kelompok lanjut usia.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan dukungan terhadap Bulan Dana Pensiun 2026. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja di tengah perubahan struktur demografi.
Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.
Besarnya jumlah pekerja informal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas kepesertaan program perlindungan sosial, termasuk program yang berkaitan dengan persiapan masa pensiun.
“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya,” ujar Yassierli.
Selain perlindungan sosial, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun ini memiliki program pelatihan yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengingatkan bahwa persiapan menghadapi masa pensiun seharusnya dilakukan jauh sebelum seseorang berhenti bekerja.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.
Ia pun mengajak masyarakat menjadikan semangat “Muda Berkarya” dalam Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai dorongan untuk tetap produktif sekaligus mempersiapkan masa depan.
Sepanjang pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah.
Kegiatannya mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital hingga program perluasan kepesertaan.
Sasarannya tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
OJK mencatat tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, literasi khusus mengenai dana pensiun masih berada di kisaran 22 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengetahuan masyarakat mengenai keuangan dengan pemahaman khusus mengenai pentingnya dana pensiun.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, masyarakat didorong untuk mulai menghitung kebutuhan finansial pada masa tua, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai dengan kebutuhan.
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berharap gerakan tersebut dapat membangun ekosistem dana pensiun yang lebih inklusif, sehat, terpercaya dan berkelanjutan, sekaligus membantu masyarakat.
