Ketika Wartawan Daerah Berjuang, Anggaran Publikasi Dikuasai yang Besar
Keterangan Foto: Ilustrasi
ILINE OPINI - Pemerintah daerah hampir selalu berbicara tentang pentingnya menggerakkan ekonomi lokal. UMKM didorong, investasi daerah dibuka, lapangan kerja ditingkatkan, dan perputaran uang diharapkan tetap memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Namun, di tengah semangat tersebut, ada satu sektor yang kerap luput dari perhatian, yakni media lokal.
Media lokal tumbuh bersama daerah. Di dalamnya ada wartawan, editor, kontributor, fotografer, hingga keluarga yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Mereka bekerja dengan kemampuan dan fasilitas yang jauh dari kata berlebihan. Tidak sedikit wartawan daerah yang masih hidup dengan mengontrak rumah, membayar kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang tidak selalu pasti, mengeluarkan biaya bensin dan pulsa sendiri, tetapi setiap hari tetap keluar mencari berita.
- Baca juga:
Pagi mengejar agenda pemerintah, siang mendatangi lokasi persoalan masyarakat, sore mencari narasumber, dan malam menyelesaikan berita. Ketika terjadi banjir, kebakaran, konflik lahan, persoalan pelayanan publik, hingga kasus hukum, wartawan lokal sering kali menjadi orang yang datang lebih dahulu. Mereka mengenal jalan, lingkungan, tokoh masyarakat dan persoalan yang terjadi di daerahnya karena memang kehidupan mereka berada di tengah masyarakat itu sendiri.
Ironisnya, media lokal sering dicari ketika pemerintah membutuhkan publikasi kegiatan dan program, tetapi ketika anggaran publikasi dibelanjakan, keberadaan mereka justru tidak selalu mendapatkan ruang yang proporsional.
Di sinilah pemerintah daerah perlu bertanya: untuk siapa uang daerah dibelanjakan?
APBD adalah uang publik. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah seharusnya tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Jika belanja publikasi diberikan kepada pelaku usaha yang berada dan beroperasi di daerah, sebagian uang tersebut akan kembali berputar di daerah. Wartawan memperoleh penghasilan, biaya operasional dibelanjakan di daerah, kebutuhan redaksi dipenuhi, dan keluarga pekerja media ikut merasakan dampaknya.
Media nasional tentu bukan musuh. Mereka memiliki jaringan, sumber daya dan kapasitas yang besar. Persaingan pun merupakan sesuatu yang wajar. Namun, keberadaan media nasional tidak semestinya membuat media lokal dianggap kurang layak hanya karena modal dan jaringannya lebih terbatas.
Media lokal memiliki sesuatu yang tidak selalu dapat dibeli dengan modal besar: kedekatan dengan masyarakat. Mereka mengikuti persoalan daerah dari hari ke hari, bahkan ketika isu tersebut tidak dianggap penting oleh media yang lebih besar. Karena itu, media lokal bukan sekadar pelengkap dalam industri pers, tetapi bagian dari ekosistem informasi dan ekonomi daerah.
Pemerintah tidak perlu memberikan perlakuan istimewa yang melanggar aturan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang transparan, profesional, proporsional dan memberikan kesempatan yang sama kepada perusahaan media lokal yang memenuhi persyaratan.
Jangan sampai alasan efisiensi justru membuat anggaran publikasi hanya berputar pada nama-nama yang sudah kuat. Kalau yang besar terus mendapatkan ruang, sementara yang kecil tidak pernah diberi kesempatan tumbuh, maka kesenjangan akan semakin lebar.
Persoalannya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang diterima media lokal. Persoalannya adalah apakah mereka mendapatkan kesempatan yang wajar untuk bertahan dalam industri yang semakin kompetitif.
Sebab ketika sebuah media lokal berhenti beroperasi, yang hilang bukan hanya nama perusahaan. Ada wartawan yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang kehilangan sumber pendapatan, ada kontributor yang tidak lagi menerima honor, dan ada ekosistem usaha kecil di sekitar perusahaan tersebut yang ikut kehilangan perputaran ekonomi.
Lebih jauh lagi, masyarakat kehilangan salah satu saluran informasi yang selama ini berada dekat dengan mereka.
Pemerintah tentu membutuhkan media bukan hanya untuk memberitakan keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga membutuhkan media ketika masyarakat menyampaikan keluhan, ketika pelayanan publik bermasalah, ketika terjadi konflik agraria, ketika jalan rusak, atau ketika kebijakan perlu dikritisi. Karena itu, keberlangsungan media lokal pada akhirnya juga berkaitan dengan kualitas demokrasi di daerah.
Jangan sampai ketika media lokal masih bertahan, mereka hanya dicari saat dibutuhkan. Tetapi ketika mereka mulai satu per satu berhenti karena tidak mampu menanggung biaya operasional, pemerintah baru bertanya mengapa media kritis semakin sedikit.
Kepala daerah seharusnya melihat persoalan ini lebih luas. Ukuran keberhasilan mengelola APBD bukan hanya berapa besar anggaran terserap, tetapi juga siapa yang merasakan manfaatnya. Apakah uang rakyat hanya memperkuat mereka yang sejak awal sudah besar, atau juga memberikan ruang kepada pelaku usaha lokal yang memenuhi ketentuan untuk berkembang?
Jika masyarakat lokal diminta menjadi tuan rumah pembangunan, rasanya tidak adil apabila ketika uang rakyat dibelanjakan, mereka justru menjadi tamu di rumah sendiri.
Media lokal tidak meminta belas kasihan. Wartawan daerah juga tidak sedang meminta dikasihani.
Mereka hanya meminta kesempatan untuk bekerja secara layak, mempertahankan perusahaan tempat mereka mencari nafkah, dan terus menjalankan fungsi jurnalistik di daerah yang setiap hari mereka liput.
Karena di balik satu berita yang dibaca masyarakat, mungkin ada seorang wartawan yang pagi-pagi keluar dari rumah kontrakannya, mengisi bensin dengan uang sendiri, membawa telepon genggam sebagai alat kerja, lalu berkeliling mencari berita.
Besok pagi ia akan melakukan hal yang sama lagi.
Bukan karena hidupnya sudah berkecukupan, tetapi karena berita dan masyarakat yang diliputnya tidak pernah berhenti.
Maka, APBD publikasi jangan hanya dipeluk oleh yang besar sementara yang kecil hanya menontoni. Berikan ruang yang adil, agar uang rakyat tidak hanya terserap, tetapi juga benar-benar memberi kehidupan bagi daerah.
Oleh: Bidnen Nainggolan, SH
Sekretaris Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Riau
