ILINE JAKARTA - Delapan fraksi DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (18/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPR RI, Jakarta, turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Baca juga:

• • Pemerintah Siapkan Aturan Ojol, Tarif Pengantaran Barang dan Makanan Diatur Kemkomdigi

• • MK Tunda Sidang Uji Formil UU Polri, DPR dan Pemerintah Minta Penjadwalan Ulang

• • Anggota DPR RI Minta Pemerintah Prioritaskan Sekolah Pasca Gempa Flores

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan RUU APBN 2027 setelah pemerintah menyerahkan RUU APBN beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna pada 14 Agustus 2026.

Delapan fraksi menyampaikan pandangannya melalui juru bicara masing-masing, yakni Budi Sulistyono dari Fraksi PDI Perjuangan, Nurul Arifin dari Fraksi Golkar, Kamrussamad dari Fraksi Gerindra, Charles Meikyansah dari Fraksi NasDem, Kaisar Abu Hanifah dari Fraksi PKB, Ecky Awal Mucharam dari Fraksi PKS, Farah Puteri Nahlia dari Fraksi PAN, dan Dina Lorenza Audria dari Fraksi Demokrat.

Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9 persen, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan US$75 per barel, dengan lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.

Melalui APBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, serta rasio Gini 0,362-0,367. Pemerintah juga menargetkan indeks modal manusia sebesar 0,575, indeks kesejahteraan petani 0,8038, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen.

Selanjutnya, pemerintah akan menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum delapan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Agenda tersebut menjadi tahapan berikutnya dalam pembahasan RUU APBN 2027 bersama DPR.