Harga Beras Mulai Melonjak di 120 Daerah, Sekjen Kemendagri: Jangan Tunggu Naik Baru Bertindak!
Keterangan Foto: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memerintahkan seluruh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera turun tangan melakukan intervensi, tanpa menunggu harga melambung lebih tinggi.Foto:Istimewa/Rahmat.
ILINE JAKARTA — Lonjakan harga beras telah menyebar ke 120 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Menyusul hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memerintahkan seluruh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera turun tangan melakukan intervensi, tanpa menunggu harga melambung lebih tinggi.
Perintah tegas itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (18/8/2026).
- Baca juga:
"Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya pengawasan, supaya jangan sempat naik," tegas Tomsi.
Ia menyoroti kenaikan harga yang cukup tajam di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Bone Bolango naik sekitar 13 persen dan Pohuwato mendekati 10 persen. Khusus Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog segera berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk menggelar operasi pasar guna meredam kenaikan.
"Beras ini kontribusinya besar sekali. Sedikit saja kenaikan harga beras, inflasi langsung naik — karena semua orang makan beras. Berbeda dengan cabai, tidak semua orang memakannya," papar Tomsi.
Dengan stok beras nasional mencapai 5,7 juta ton — terbanyak sepanjang sejarah — Tomsi menegaskan tidak ada alasan untuk membiarkan harga naik. "Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tekanan harga kian meluas. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 106 menjadi 120 kabupaten/kota dalam satu pekan terakhir.
Pola kenaikan ini berpotensi memicu tekanan inflasi yang serupa dengan peristiwa September 2023 (5,61 persen) dan Februari 2024 (5,32 persen). Oleh karena itu, Tomsi mendesak TPID mempererat sinergi dengan Bulog, BPS, serta unsur Forkopimda untuk rutin melakukan sidak pasar, memantau stok, dan segera mengidentifikasi pemicu kenaikan harga sejak dini.
Rakor ini dihadiri perwakilan BPS, Kementerian Pertanian, Perdagangan, PKP, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemda dari seluruh Indonesia.
