ILINE PEKANBARU — Pemerintah daerah diminta segera memperluas sosialisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai upaya menekan praktik pertambangan ilegal di Riau.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau Zulhendri. Menurutnya, keberadaan IPR dapat menjadi solusi agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara legal sekaligus memiliki kepastian dalam bekerja.

Baca juga:

• • Bamsoet Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo, Dorong Manfaat Pembangunan Dirasakan Rakyat

• • Fraksi PKS Apresiasi Optimisme Prabowo, Minta Capaian Pemerintah Terukur dan Dirasakan Rakyat

• • PKB Ingatkan Menag Hati-Hati Kelola Dana Wakaf di Pasar Modal

"Masyarakat itu harus berusaha sesuai dengan izin, makanya IPR ini solusi. Bagaimana IPR ini kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya nanti masyarakat berusaha dan bekerja dengan tenang," ujar Zulhendri, Jumat (14/8/2026).

Ia mengatakan, penertiban aktivitas tambang ilegal saat ini tidak hanya menyasar lokasi penambangan, tetapi juga toko atau pihak yang menampung hasil tambang ilegal. Kondisi tersebut dinilai semakin menunjukkan pentingnya kepastian izin bagi masyarakat yang berada di kawasan WPR.

Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi itu meminta pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi melalui forum resmi, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Menurutnya, warga perlu mengetahui secara jelas prosedur pengajuan IPR, termasuk hak dan kewajiban setelah izin diperoleh. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah masyarakat kembali terlibat dalam aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

"IPR-nya seperti apa? Itu yang harus disosialisasikan, izinnya seperti apa," tegasnya.

Zulhendri menyebut terdapat enam dari 12 kecamatan yang telah terdampak dan masuk dalam skema WPR. Karena belum seluruh wilayah mendapatkan penetapan pada tahap awal, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme perizinan.

Ia berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai regulasi dan teknis pelaksanaan IPR sehingga pertambangan rakyat dapat berjalan secara tertib, legal, dan berkeadilan, sekaligus mengurangi praktik penambangan ilegal yang selama ini menjadi sasaran penertiban aparat.