ILINE JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) mendeklarasikan Satgas Prabowonomics untuk mengawal pelaksanaan agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Satgas ini diarahkan untuk memastikan kebijakan ekonomi nasional tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperkuat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, mengatakan Satgas Prabowonomics dibentuk sebagai wadah untuk mendorong implementasi ekonomi konstitusi dalam berbagai kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Rivqy di Kantor DPP PKB, Kamis (13/8/2026).

Baca juga:

• • PKB Ingatkan Menag Hati-Hati Kelola Dana Wakaf di Pasar Modal

• • DPRD Riau Tetapkan Lima Anggota KI dan Tujuh Anggota KPID

• • Prabowo Terima Wakil Menteri Perang AS

“Satgas Prabowonomics dibentuk untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia, sesuai dengan hasil ijtima ulama yang direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Harlah PKB ke-28 kemarin,” ujar Rivqy.

Menurut dia, pengawalan akan difokuskan pada program pemerintah yang berkaitan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Panji Bangsa ingin memastikan prinsip ekonomi konstitusi tidak berhenti pada tataran gagasan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rakyat.

“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” katanya.

Ketua Satgas Prabowonomics, Ahmad Riyadi atau Ary, mengatakan satgas akan menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari forum diskusi hingga pemantauan langsung terhadap implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.

“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” ujar Ary.

Pasca deklarasi, Satgas Prabowonomics telah menyiapkan sejumlah agenda dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Dialog akan digelar pada 18 Agustus di Jawa Barat bersama kelompok santri, 22 Agustus di Sulawesi Selatan bersama kepala desa dan aktivis desa, 28 Agustus di Jawa Timur bersama komunitas nelayan, 8 September di Jakarta dengan kelompok ekonomi kreatif, serta 15 September di Jawa Tengah bersama kelompok petani.

Menurut Ary, forum tersebut akan menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mengkaji kebijakan ekonomi dari perspektif pelaku ekonomi di daerah.

“Kalau ada program yang bagus, tentu kita dorong. Kalau di lapangan ditemukan kendala atau belum tepat sasaran, itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah,” katanya.

Melalui Satgas Prabowonomics, Panji Bangsa menegaskan komitmennya untuk mendukung sekaligus mengawal agenda ekonomi pemerintahan Prabowo. Satgas ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga program ekonomi nasional berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap pemerataan kesejahteraan.