ILINE PEKANBARU - Konflik lahan yang telah berlangsung lama diantara Warga Okura, Kota Pekanbaru dengan PT Surya Inti Sari (SIR) akhirnya terselesaikan. Pada pertemuan yang digelar Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih kepada Gubernur Riau yang telah berhasil menyelesaikan konflik warga dan perusahaan yang bergerak diperkebunan sawit tersebut. 

• Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Kepenghuluan Sungai Pinang Bentuk Koperasi Merah Putih

"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Gubernur Riau karena telah berkomitmen membantu menyelesaikan perkara ini, hingga tercapai kesepakatan bersama warga dan perusahaan," ujarnya saat turut menghadiri rapat yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Selasa (6/2).

Menurutnya, Pemko Pekanbaru juga terus mendorong agar PT SIR segera menyelesaikan kesepakatan bersama warga dengan baik. Pemko Pekanbaru juga siap memfasilitasi dan menjalankan arahan Gubernur Riau untuk proses selanjutnya.

• Baca juga: Bupati H. Bistamam Gelar Open House Usai Sholat Idul Fitri 1446 H di Mess Pemda

"Karena warga Okura ini awalnya datang kepada kami, dan kami terus mendorong agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti hingga akhirnya terselesaikan hari ini dengan bantuan dari Pemprov Riau, Pak Gubernur Riau dan kerjasama dari perusahaan maupun warga Okura. Pemko Pekanbaru juga akan terus mendorong hingga kesepakatan dapat terselesaikan dengan baik," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara warga Okura dan PT SIR menyangkut hak 20 persen kebun kemitraan yang dituntut oleh masyarakat Okura kepada PT SIR. Kedua belah pihak akhirnya sepakat agar masyarakat membentuk Koperasi Tuah Okura Madani. 

• Baca juga: Apel Senin: Sekda Rohil Tekankan Profesionalisme dan Kepatuhan ASN

Koperasi ini nantinya akan menjadi sarana bagi warga untuk mendapatkan hak-haknya dan menjadi sarana bagi PT SIR untuk menyalurkan kewajibannya kepada warga tempatan.

Gubernur Riau Edy Natar Nasution pun meminta agar Pemko Pekanbaru melalui dinas terkait, segera menerbitkan SK CPP untuk keanggotaan koperasi, sehingga koperasi dapat segera dijalankan.

• Baca juga: LPTQ Rohil Genjot Pelatihan MTQ ke-43 dengan Program Terstruktur

"Skemanya seperti apa nanti, saya tidak masuk kesana. Yang penting ada komunikasi dan kesepakatan bersama antara warga dan perusahaan, sehingga sengeketa lahan ini terselesaikan. Kita minta agar pembentukan koperasi yang sudah disepakati segera dibuat SK CPP nya, sehingga proses selanjutnya dapat segera dilakukan," jelasnya.

Atas kesepakatan yang telah tercapai, Ketua Aliansi Masyarakat Melayu Riau, Heri mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Gubri dalam mengatasi persoalan lahan antara pihak PT SIR dengan warga Okura. 

• Baca juga: Bupati Rohil Lantik 116 Penjabat Penghulu, Kukuhkan 37 Penghulu Definitif dan 159 Anggota BPKep

"Ini adalah bagian dari sebuah anugerah dan bentuk yang selama ini kami tunggu-tunggu, kami sangat berterima kasih kepada pak gubernur sebagai sosok yang hadir langsung di tengah-tengah masyarakat," ujar Heri. 

Selain itu, pihaknya juga sampaikan ungkapan terima kasih kepada pihak PT SIR yang bersedia mengikuti ruang komunikasi bersama warga okura.

• Baca juga: Pemkab Rohil, Teguhkan Komitmen Kolaboratif dalam Momentum Hari Buruh Nasional 2025

"Saya juga sampaikan terima kasih kepada pihak PT SIR yang legowo untuk duduk bersama seperti ini," jelasnya.

Selanjutnya, Warga Okura berkomitmen untuk mengikuti arahan lanjutan dari Pemprov Riau. Ia berharap, perjuangan tersebut dapat menjadi ruang untuk kehidupan anak dan cucu ke depannya.

• Baca juga: Meningkatkan Produksi Padi, Desa Sungai Geringging Gelar Gerakan Tanam

"Kami akan mengikuti arahan pemerintah di bawah Pak Gubernur, semoga ada ruang hidup untuk anak cucu kita ke depan. karena masih ada anak-anak kita yang orang tuanya statusnya berada di bawah ekonomi lemah, sehingga gizinya kurang, sekolahnya tak sampai," pungkasnya.

(Ar)