DPR Minta Penyehatan BUMN Tak Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan
Keterangan Foto: Gedung BUMN.ist
ILINE JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata meminta pemerintah memastikan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah perusahaan. Menurutnya, langkah tersebut harus diikuti dengan peningkatan kinerja, kesehatan keuangan, serta kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat.
Ida mendorong BPI Danantara segera menyelesaikan evaluasi terhadap seluruh BUMN dan menyampaikan hasilnya secara transparan, termasuk mengenai kinerja, aset, utang, serta kontribusi masing-masing perusahaan.
- Baca juga:
“Danantara harus dengan cepat menyelesaikan evaluasinya dan menyampaikannya secara terbuka terkait kinerja, aset, utang, dan kontribusi masing-masing BUMN, sehingga tidak ada perusahaan negara yang jadi beban,” ujar Ida dalam keterangannya kepada Parlementaria, Selasa (11/8/2026).
Ia juga menyoroti kondisi BUMN Karya yang dinilai membutuhkan restrukturisasi dan konsolidasi lebih serius. Perusahaan-perusahaan tersebut, kata dia, perlu diarahkan menggarap proyek produktif dengan kepastian pembiayaan serta memperkuat tata kelola dan pengendalian utang.
Ida mengingatkan agar BUMN tidak mengambil proyek tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan. Ia juga menekankan bahwa efisiensi dan restrukturisasi harus dilakukan secara transparan serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai restrukturisasi hanya menyelesaikan persoalan di atas kertas, tetapi tidak menyentuh akar masalahnya,” katanya.
Sebelumnya, BPI Danantara dilaporkan telah menutup 274 BUMN hingga akhir Juli 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merampingkan struktur perusahaan milik negara.
