DPR Soroti Perlindungan 60 Ribu PMI di Korea Selatan
Keterangan Foto: Ilustrasi.(ist)
ILINE JAKARTA - Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu perhatian DPR RI dalam pertemuan dengan delegasi parlemen Korea Selatan. Saat ini, lebih dari 60 ribu PMI tercatat bekerja di negara tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris seusai memimpin pertemuan dengan delegasi parlemen Korea Selatan di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
- Baca juga:
Charles berharap pemerintah Korea Selatan terus memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak PMI terpenuhi selama bekerja. Menurutnya, para pekerja migran tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian kedua negara.
"Kami berharap pemerintah Korea Selatan bisa memberikan perlindungan yang baik kepada pekerja migran kita karena bagi kami pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa," ujar Charles.
Pertemuan tersebut digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Sejumlah isu turut dibahas, termasuk perdagangan, ekonomi, investasi serta kerja sama antarmasyarakat.
Charles menilai Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Karena itu, ia mendorong peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia melalui kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha dan kerja sama yang lebih kondusif.
"Kami menganggap Korea Selatan sebagai mitra yang penting bagi Indonesia baik dari sisi perdagangan maupun investasi," katanya.
Selain memberikan perlindungan, Charles berharap pengalaman dan keterampilan yang diperoleh PMI selama bekerja di Korea Selatan dapat dimanfaatkan ketika mereka kembali ke Indonesia. Pengetahuan tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk ikut mendukung pembangunan di Tanah Air.
Pertemuan DPR dengan delegasi parlemen Korea Selatan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antarlembaga legislatif sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas bagi kedua negara. (*)
