Politik Daerah
HUT ke-69 Riau, SF Hariyanto Soroti Pemerataan Pembangunan dan Tantangan Pemerintah Daerah
Keterangan Foto: Paripurna HUT ke-69 Provinsi Riau.
ILINE PEKANBARU - Memasuki usia ke-69, Pemerintah Provinsi Riau menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu agenda utama pemerintah daerah. Di tengah sejumlah capaian ekonomi dan pembangunan manusia, masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang membutuhkan kebijakan dan sinergi politik pemerintahan yang lebih kuat.
Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
- Baca juga:
SF Hariyanto mengatakan peringatan Hari Jadi Riau menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus pekerjaan pemerintah yang belum selesai. Ia menyebut ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 4,75 persen secara tahunan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,31 poin.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,09 persen, kemiskinan 6,19 persen, dan Gini Ratio berada di angka 0,304.
Menurut SF Hariyanto, indikator tersebut menunjukkan perkembangan positif, namun belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota.
"Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," ujarnya.
Ia menegaskan pemerataan pembangunan membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah serta kemampuan fiskal pemerintah. Persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat dinilai masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.
"Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dalam konteks pemerintahan daerah, SF Hariyanto menilai pembangunan Riau tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Sinergi dengan DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengatakan capaian pembangunan harus diikuti kebijakan yang mampu memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan ekonomi secara lebih merata.
"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan," tuturnya.
Kaderismanto menegaskan DPRD Riau akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan.
SF Hariyanto juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan pembangunan Riau berjalan lebih berkeadilan. (*)
