Riau Siapkan Perdagangan Karbon untuk Perkuat Pembiayaan Pembangunan
Keterangan Foto: Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
ILINE PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai menyiapkan perdagangan karbon, yakni mekanisme ekonomi yang memberikan nilai finansial terhadap upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga hutan. Skema ini dipandang sebagai peluang pembiayaan baru bagi daerah sekaligus mendorong masyarakat memperoleh manfaat dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Riau menghadapi keterbatasan ruang fiskal dengan mengembangkan potensi ekonomi hijau. Pemerintah berharap perlindungan hutan dan penurunan emisi tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat yang berperan dalam menjaga lingkungan.
- Baca juga:
Hal itu disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
SF Hariyanto menegaskan perdagangan karbon bukan berarti menjual hutan. Menurutnya, skema tersebut memberikan nilai ekonomi atas keberhasilan menjaga kawasan hutan dan menurunkan emisi yang dapat diukur dan diverifikasi.
"Kita ingin hutan tetap terjaga, emisi terus menurun, masyarakat yang menjaga hutan memperoleh manfaat, dan daerah mendapatkan peluang pembiayaan baru. Jadi, kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan bersama," ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, ekonomi hijau dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat melalui pungutan baru.
Ia mengatakan tahapan teknis utama program jurisdictional REDD+ Riau telah dipersiapkan. Saat ini, Pemprov Riau masih menunggu Letter of Endorsement atau persetujuan Menteri Keuangan sebelum program tersebut dapat masuk ke pasar karbon internasional dengan standar integritas tinggi.
"Ini merupakan salah satu cara kita menjawab keterbatasan fiskal dengan mencari peluang baru. Kita tidak hanya menunggu, tetapi berusaha membangun sumber pembiayaan yang berasal dari kekuatan dan potensi daerah sendiri," katanya.
SF Hariyanto menekankan pengembangan ekonomi hijau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, tata kelola program, pengukuran emisi, verifikasi, hingga mekanisme pembagian manfaat harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia memastikan masyarakat yang selama ini berperan menjaga kawasan hutan harus mendapatkan manfaat yang layak dari keberhasilan perlindungan lingkungan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menilai pengembangan ekonomi berbasis lingkungan merupakan peluang yang perlu dipersiapkan secara serius.
Menurutnya, kekayaan alam Riau harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar tetap terjaga sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
"Riau memiliki kekayaan alam yang besar dan harus kita jaga bersama. Kalau pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang baik, potensi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.
Pengembangan ekonomi hijau diharapkan menjadi bagian dari arah pembangunan Riau ke depan dengan menggabungkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
