ILINE PEKANBARU – Berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho mulai menunjukkan hasil nyata. Salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan signifikan dalam waktu relatif singkat.

Capaian tersebut bahkan mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta sejumlah kepala daerah, Tito menempatkan Pekanbaru sebagai salah satu contoh daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.

• Baca juga: SF Hariyanto Tunjuk Zulfahmi Jadi Plt Kadis PUPR-PKPP Riau

Menurut Tito, kemampuan daerah dalam memperkuat fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan melalui cara-cara yang tepat dan tidak membebani warga.

Perhatian Kemendagri terhadap Pekanbaru bukan tanpa alasan. Dalam kurun waktu satu tahun, PAD Kota Pekanbaru tercatat meningkat dari sekitar Rp800 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp1,2 triliun pada 2025. Kenaikan sekitar Rp400 miliar tersebut dinilai sebagai capaian yang patut mendapat perhatian.

• Baca juga: Bukan Sekadar Wacana, Agung–Markarius Buktikan Kerja Nyata di Pekanbaru

Lonjakan pendapatan itu kemudian mendorong Kemendagri melakukan pendalaman terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan Pemko Pekanbaru. Bahkan, Tito mengaku secara khusus mengirimkan tim untuk mempelajari strategi yang dijalankan pemerintah kota.

Hasilnya, peningkatan PAD tersebut ternyata tidak diperoleh melalui penambahan tarif pajak maupun retribusi daerah. Sebaliknya, Pemko Pekanbaru dinilai berhasil membangun iklim pelayanan yang lebih baik dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

• Baca juga: Bupati Kampar Ajak ASN Tingkatkan Kinerja Usai Libur Lebaran

"Daerah harus berusaha untuk mendapatkan, menambah PAD, tapi tidak memberatkan rakyat," ujar Tito dalam rapat tersebut, Senin (8/6/2026).

• Baca juga: Safari Ramadhan Hari Ketiga, Wako Agung dan Wawako Markarius Disambut Ribuan Warga di Masjid Al Ikram

Ia menilai pendekatan yang diterapkan Pekanbaru menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak selalu identik dengan kebijakan menaikkan beban masyarakat. Menurutnya, ketika pelayanan publik berjalan lebih baik dan proses administrasi dibuat lebih sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya juga akan meningkat.

Tito menjelaskan, banyak masyarakat maupun pelaku usaha sebenarnya memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi. Namun dalam praktiknya, mereka kerap menghadapi proses yang rumit dan memakan waktu. Kondisi itu sering menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan.

• Baca juga: Agung Nugroho Lantik 21 Pejabat Pemko Pekanbaru, Dua Isi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Karena itu, upaya penyederhanaan pelayanan yang dilakukan Pemko Pekanbaru dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kemudahan perizinan tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada tumbuhnya aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Sejak dilantik sebagai Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho memang menempatkan reformasi pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Berbagai upaya pembenahan dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

• Baca juga: Jelang Ramadan 1447 H, Wako Pekanbaru Agung Nugroho Silaturahmi Bersama Forcintaku

Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, berbagai program pembangunan dan pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Apresiasi yang disampaikan Mendagri menjadi pengakuan tersendiri atas berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Pemko Pekanbaru. Capaian peningkatan PAD yang diraih menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan yang responsif, serta kemudahan berusaha dapat menjadi kunci dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah.

• Baca juga: Jalan Rusak di Pekanbaru Terus Dikebut, Tahun Ini Target Lebih dari 42 Km

Ke depan, keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi modal penting bagi Pemko Pekanbaru untuk terus mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan visi menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang maju, berdaya saing, dan semakin nyaman bagi masyarakat maupun dunia usaha.